Indikasi persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan tender proyek pembangunan dinilai mengancam prinsip transparansi dan fair play yang menjadi dasar pengadaan.
Praktik ini tidak hanya berpotensi merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga dikhawatirkan menjadi modus memenangkan proyek pembangunan secara tidak wajar.
Di Gorontalo misalnya, rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diduga telah diketahui oleh pemenang tender sebelum proses penawaran dimulai.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kebocoran rincian HPS pada proyek ini yang mengarah pada adanya ketidaksesuaian prosedur.
Paket pekerjaan ini yang merupakan pengadaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Boalemo ini senilai Rp 1.748.722.374,00 yang bersumber dana dari APBD TA 2023.
Proyek ini mencakup renovasi di empat BPP, yakni BPP Kecamatan Botumoito, BPP Dulupi, BPP Paguyaman, dan BPP Paguyaman Pantai.
Di antara proyek renovasi tersebut, pekerjaan di BPP Kecamatan Botumoito menjadi sorotan dengan anggaran sebesar Rp525.000.000,00.
Proses Tender
Proses pemilihan penyedia dilakukan melalui tender dengan metode pascakualifikasi satu file, sistem harga terendah dengan gugur, dan jenis kontrak harga satuan.
Pokja PBJ melakukan evaluasi mencakup administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, serta pembuktian kelayakan, dengan 55 peserta yang mendaftar dan 16 yang memasukkan penawaran.
Setelah evaluasi, terdapat 12 peserta yang tidak diteruskan evaluasinya karena tiga peserta penawar terendah yang memenuhi syarat sesuai administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.
Hasilnya tercatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 44/BAHP/POKJA-JK/UKPBJ/VII/2023, yang diterbitkan pada 12 Juli 2023.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CV AJK ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan 1, CV TMK sebagai Pemenang Cadangan 2, dan CV SR sebagai Pemenang Berkontrak dengan penawaran terkoreksi senilai Rp418.587.946,51.
Dokumen RAB penawaran dan Rincian HPS Sama
BPK menemukan indikasi bahwa peserta tender telah memperoleh rincian HPS sebelum pengajuan penawaran pada Proyek pekerjaan Renovasi Balai Penyuluh Pertanian Boalemo tersebut.
BPK menganalisis file penawaran yang diunggah peserta melalui aplikasi SPSE serta file HPS dan Engineering Estimate (EE) yang diperoleh dari PPK.
Temuan menunjukkan adanya kesamaan antara dokumen RAB penawaran dan HPS, termasuk kesamaan nama sheet, format print area, serta sheet yang disembunyikan.
Selain itu, analisis terhadap dokumen teknis penawaran dari CV SR dan CV TMK mengungkapkan adanya kesamaan yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut kemungkinan dibuat oleh pihak yang sama.
Kuasa Direktur CV SR mengakui bahwa dokumen penawaran mereka memiliki kesamaan dengan HPS yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Kuasa Direktur CV SR juga mengonfirmasi bahwa dokumen penawaran tidak disusun oleh pihaknya, melainkan menggunakan jasa konsultan Sdr. RS, yang tergabung dalam Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
Konsultan Bukan Anggota IAI?
Terkait Sdr. RS yang disebut tergabung dalam Asosiasi IAI tersebut, awak media telah menghubungi Sekertaris IAI Gorontalo Aten.
Namun, kepada awak media Aten mengaku mengaku tak mengetaui secara persis siapa Sdr. RS yang disebutkan tersebut.
“Kalau inisial, kami tidak bisa identifikasi takutnya salah orang, karena walaupun dia alumni arsitektur belum tentu anggota IAI,” kata Aten kepada Hibata.id, Senin (30/12/2024)
“Posedur menjadi anggota IAI harus ikut penataran kode etik dan perilaku. Nanti coba kita indentifikasi dulu ya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sdr. FB, konsultan pengawas yang sebelumnya bekerja untuk CV AT, mengaku menyusun RAB untuk perencanaan renovasi BPP di Dinas Pertanian.
Sdr. FB juga mengakui memiliki dokumen perencanaan tersebut karena dia sendiri yang menyusun RAB untuk pekerjaan renovasi BPP. Pemeriksaan lebih lanjut menemukan kesamaan direktori file antara RAB penawaran dan HPS milik PPK.
Sdr. FB, konsultan pengawas yang sebelumnya bekerja untuk CV AT, mengaku menyusun RAB perencanaan renovasi BPP di Dinas Pertanian.
Ia juga mengakui memiliki dokumen tersebut, dan pemeriksaan menemukan kesamaan direktori file antara RAB penawaran dan HPS milik PPK.
Sdr. FB mengungkapkan bahwa file perencanaan renovasi BPP disimpan dalam laptop pribadinya yang tidak dilindungi password, sehingga dapat diakses oleh siapa saja.
Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengamanan data yang seharusnya bersifat rahasia.
Pokja PBJ mengakui mereka tidak melakukan verifikasi mendalam atas kesamaan dokumen penawaran antar peserta.
Keterbatasan personil dan waktu yang terbatas dalam pelaksanaan tender menjadi alasan utama mengapa evaluasi tidak dilakukan secara maksimal, yang dapat membuka celah bagi praktik persaingan usaha tidak sehat.
Dalih Kepala Dinas
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Boalemo, Faisal Hurudji saat dikofirmasi mengaku tidak tahu mengenai persoalan ini.
Faisal mengaku belum menjabat Kepala Dinas saat itu sehingga dirinya tidak mengetahui soal HPS yang bocor sebelum proses penawaran dimulai.
“Saya tidak tahu. Saya hanya melanjutkan proyek mulai maret, saya dilantik pada bula september,” kata Faisal.(*)